MAKALAH AGAMA ISLAM : REFERENSI BUAT KAWAN-KAWAN

Posted by Tembra Variantoro Wednesday, April 29, 2009
Yup, dikhususkan untuk Arlan, Kirana, Tio, Yuris, Denny, dan Ardi.. Semoga makalah yang dibuat secara "biadab" ini bisa membantu kalian dalam membuat slide.. Besok kumpulin slidenya ya.. ^^

WARNING. Makalah ini dibuat dari 50% copy paste dan 50% ngarang.. Jadi mohon ditelusuri lagi kebenarannya...
2.1 Pengertian Negara dan Pemerintah
2.1.1 Pengertian Negara
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
Untuk dapat menjadi suatu negara maka harus ada rakyat, yaitu sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.
Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi warganya.
Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan jaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.
2.1.2.Pengertian Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, Monarki Absolut/ Mutlak, dan Sistem Kekhilafahan.
Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan presiden selaku kepala negara.
2.2 Hubungan Antara Negara, Pemerintah dan Negara
2.2.1. Bentuk Negara Indonesia
Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2005, penduduk Indonesia berjumlah 208,8 juta dan dari jumlah ini 87 persen memilih Islam sebagai agama. Namun Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Indonesia adalah negara berasaskan Pancasila dengan menganut sistem demokrasi. Namun, dengan mayoritas penduduk yang berpaham agamis dan bukan sekuler, sistem demokrasi Indonesia turut menjamin keberlangsungan agama di Indonesia. Seperti yang diatur dalam Pasal 29 (2) UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”.
Meskipun berdasarkan Pancasila, Negara Indonesia bukanlah negara berpaham sekuler seperti USA atau Inggris. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan, seperti yang tercantum pada Pancasila Sila Pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa” dan diperjelas oleh Pasal 29 (1) UUD 1945: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2.2.2. Sistem Pemerintahan di Indonesia
Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan presiden selaku kepala negara. Penyelenggaraan pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur pada UUD 1945 dan diatur lebih khusus pada UU Nomor 10/2004..
(lanjut gan!!!)
2.2.3 Kepatuhan terhadap Pemimpin Negara
Kita wajib patuh kepada pemimpin, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku jika sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Firman Allah SWT. “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan Ulil Amri diantara kalian” (An Nisa :59). Ulil amri disini dapat dikategorikan sebagai pemimpinmu. Namun, Allah telah menyatakan firmanNya dalam suatu urutan. Yang pertama, taatilah Allah; kemudian taatilah Rasul, jikalau memang sebenar-benarnya Rasul dan membawa kebenaran yang nyata; terakhir, taatilah pemimpinmu, jikalau pemimpinmu itu tidak melenceng dari petunjuk Al Quran dan Al Hadits.
2.2.4. Peran Umat Islam dalan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
2.2.4.1 Menunjukkan Akhlakul Karimah
Hal ini mutlak dilaksanakan oleh tiap-tiap Muslim. Dan tentunya meniru kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW. Menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) pada setiap lapis kehidupan adalah wajib hukumnya, firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. ( al- Baqarah : 208-209 ).
2.2.4.2. Peran Umat Islam dalam Suatu Sistem Pemerintahan
Menurut pendapat dari Hizbut Thahrir, sesungguhnya sistem demokrasi adalah sistem kuffar yang tidak sejalan dengan paham Islam. Oleh karena itu, menjalankan demokrasi sama halnya dengan menuruti hukum Thaghut. Hizbut Thahrir menghendaki tegaknya kekhilafahan, yang menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di setiap bidang kehidupan, terutama dalam sistem negara dan pemerintahan.
Berbeda dengan Hizbut Thahrir, gerakan Ikhwanul Muslimin lebih menganggap demokrasi sebagai suatu kendaraan untuk tetap memberikan shibghah Islam dalam setiap bidang kehidupan, kendati tidak memutlakkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan utama. Karena seandainya pemerintahan dikuasai oleh kaum kuffar, maka sesungguhnya kaum mayoritas Islam di Indonesia pun akan dirugikan. Regulasi-regulasi yang dilontarkan oleh mereka tentunya dapat bersebrangan dengan syariat Islam.
Oleh karena itu, peran kita sebagai umat Muslim di Indonesia adalah dengan senantiasa menshibgahi Indonesia dengan akhlak dan sistem Islam, hingga sistem kekhilafahan mungkin dilaksanakan. Karena pendekatan yang keras, seperti kudeta pada negara adalah tindakan yang dapat menimbulkan pertumpahan darah. Prinsip perjuangan kita pun adalah mendahulukan minimalnya mudharat ketimbang mendahulukan banyaknya manfaat yang dapat diambil.
2.3. Kajian Utama : Tentang Pernikahan Dini Syaikh Puji
2.3.1 Hukum Pernikahan Dini Menurut Agama
Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini tersurat dalam firman Allah:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaany-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadiakn-Nya diantaramu rasa kasih dan saying. Sesuangguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Qr-Ruum:21)
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
“Dan kawinkanlah oran-prang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS An-Nuur:32)
Dari firman tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Lantas perkawinan seperti apakah yang sesuai dengan syariat islam, dan apa saja rukun dan syarat dari sebuah perkawinan? Berikut kami uraikan sedikit tentanf rukun, syarat dan larangan dalam perkawinan menurut ajaran Islam:
Rukun Perkawinan
Setiap ibadah tentunya mempunyai rukun dan syarat, agar ibadah tersebut sah dan sesuai dengan ajaran islam. Dalam konteksnya dengan perkawinan, rukun dari sebuah pernikahan adalah:
a. Adanya calon mempelai pria dan wanita
b. Adanya wali dari calon mempelai wanita
c. Dua orang saksi dari kedua belah pihak
d. Adanya ijab; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
e. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)
Syarat Pernikahan
Setiap rukun yang ada harus memiliki syarat-syarat tertentu. Hal ini demi sahnya sebuah pernikahan. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah:
a. Mempelai pria:
• Beragama Islam
• Tidak ada paksaan
• Tidak beristri empat orang
• Bukan mahram mempelai wanita
• Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon mempelai wanita
• Calon istri tidak haram dinikahi
• Tidak sedang ihram haji atau umrah
• Cakap melakukan hokum rumah tangga
• Tidak ada halangan pernikahan
b. Mempelai wanita
• Wanita (bukan banci)
• Beragama islam
• Member ijin kepada wali untuk dinikahkan
• Tidak bersuami atau dalam masa iddah
• Bukan mahram mempelai pria
• Belum pernah di li’an oleh calon suami
• Jelas orangnya
• Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
c. Tidak ada halangan pernikahan
c. Seseorang dinyatakan tidak terhalang pernikahannya karena:
• Hubungan darah terdekat (nasab)
• Hubungan persusuan (radla’ah)
• Hubungan persemendaan (mushaharah)
• Talak ba’in kubra
• Permaduan
• Beristri 4 orang
• Li’an
• Masih bersuami atau dalam masa iddah
• Mempelai pria yang non-muslim
• Ihram haji atau umrah
d. Wali mempelai wanita
• Pria
• Beragama islam
• Mempunyai hak atas perwalian
• Tidak ada halangan untuk menjadi wali
e. Saksi
• Dua orang pria
• Beragama islam
• Baligh
• Hadir dalam acara akad nikah
• Mengerti arti dan maksud pernikahan
f. Syarat akad nikah
• Adanya ijab dari eali mempelai wanita
• Adanya qabul oleh mempelai pria
• Ijab menggunakan kata-kata nikah atau yang searti dengannya
• Ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan
• Ijab dan qabul dalam satu majlis
• Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
Larangan Pernikahan
Selain rukun dan syarat penikahan, ada juga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan dianggap batal apabila ada larangan dalam pernikahan. Larangan dalam pernikahan yang dimaksud adalah:
a. Adanya hubungan mahram antara kedua mempelai
b. Tidak terpenuhinya rukun pernikahan
c. Terjadi pemurtadan
Jadi, pernikahan dini akan halal, apabila memenuhi syarat-syarat diatas.
2.3.2.Hukum Pernikahan Dini Menurut Negara
2.3.2. Pendamaian Hukum Diantara Keduanya
Pembatasan usia nikah di Indonesia didasarkan atas kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada umumnya, wanita Indonesia telah matang secara psikologis pada usia….
2.4 (Tentative) Tentang Pesantren di Indonesia
2.4.1. Peran Pesantren
Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga ini layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral.
Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan, dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.
Pesantren telah lama menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua komponen masyarakat, termasuk dunia pesantren. Karena itu, sudah semestinya pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan SDM ini terus didorong dan dikembangkan kualitasnya.
Pengembangan dunia pesantren ini harus didukung secara serius oleh pemerintah yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Mengembangkan peran pesantren dalam pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun pendidikan.
Dalam kondisi bangsa saat ini krisis moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit reformasi gerakan moral bangsa. Dengan begitu pembangunan tidak menjadi hampa dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam eksistensinya, pesantren pada umumnya bersifat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Dengan sifat kemandiriannya inilah pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren pun tidak mudah disusupi oleh aliran atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Sedikitnya ada tiga unsur utama penopang eksis dan tidaknya pesantren dalam pendidikan, yaitu kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri, kurikulum pondok pesantren, dan sarana peribadatan serta pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan bengkel-bengkel keterampilan. Unsur-unsur tersebut mewujud dalam bentuk kegiatannya yang terangkum dalam Tridharma Pondok Pesantren, yaitu pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, pengembangan keilmuan dan keahlian yang bermanfaat, serta pengabdian pada agama, masyarakat, dan negara.
2.4.2. Kebijakan Diknas
Merujuk pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren memiliki tempat istimewa. Namun, ini belum disadari oleh mayoritas Muslim. Ini karena kelahiran UU tersebut amat belia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal berikut.
Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.
Eksistensi pesantren sebagai motor penggerak pendidikan keagamaan mendapat legitimasi yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 30 menjelaskan, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
Pesantren yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat juga diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Ketentuan tersebut mestinya semakin membuka peluang pesantren terus bertahan dan berkontribusi mengembangkan pendidikan keagamaan formal maupun nonformal. Dengan demikian, pesantren mampu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, kreatif, memiliki skill dan kecakapan hidup profesional, agamis, serta menjunjung tinggi moralitas.
Pesantren tidak perlu merasa minder, kolot, atau terbelakang. Posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kenyataannya, amanat UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen serta beberapa peraturan pemerintah lainnya masih belum berpihak pada dunia pesantren. Pesantren nyaris tidak pernah disentuh dan dilibatkan dalam kebijakan sistem pendidikan nasional. Revitalisasi pendidikan pesantren yang diamanatkan UU Sisdiknas pun terabaikan.
2.4.3 Revitalisasi Pesantren
Untuk semakin memajukan pendidikan pesantren sesuai amanat UU No 20/2003, eksistensi dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan harus makin ditingkatkan. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan harus berniat sungguh-sungguh memberikan ruang dan peran yang lebih luas untuk merevitalisasi dan membangun modernisasi dunia pesantren.
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama harus lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan intensif dalam pelaksanaan dan pengelolaan pesantren. Upaya merevitalisasi dan memodernisasi pesantren tentu saja harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Paling tidak, hal ini bisa dilakukan melalui beberapa terobosan. Pertama, menghapus dikotomi dan diskriminasi terhadap pendidikan pesantren yang selama ini dipandang sebagai bukan bagian dari sistem pendidikan nasional. Kedua, diperlukan adanya pola pendidikan dengan terobosan kurikulum terpadu yang memadukan antara pendekatan sains, agama, dan nilai kebangsaan. Dengan begitu, upaya penanaman nilai agama, moral, dan nilai kebangsaan pada anak didik dapat mencapai sasaran pembelajaran.
Ketiga dan yang tak kalah penting lagi adalah upaya peningkatan kualifikasi, profesionalitas dan kesejahteraan guru pesantren sebagaimana amanat UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga, guru-guru di pesantren bisa mengajar dengan nyaman dan merasakan hidup yang sejahtera.
Sudah saatnya kita lebih memperhatikan dunia pendidikan pesantren. Pesantren harus ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Pesantren telah memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan generasi berkualitas dan mampu menjaga moralitas bangsa.
dicopas secara biadab dari:
jazakallah ya semuanya ^^

0 comments:

Post a Comment

Daripada menggunakan "Anonymous" untuk memberi comment, sebaiknya gunakan "Name/URL". URL bisa dikosongkan jika memang dikehendaki.. :)

Terima kasih :)